Info Bandung Raya

Saran DPR RI, Pengelolaan MBG Tidak Berpusat di Dapur Umum

Saran DPR RI, Pengelolaan MBG Tidak Berpusat di Dapur Umum
Anggota DPR RI H Dadang M Naser. (foto: agus rachmat)

KAB.BANDUNG, BEBASberita.com - Anggota DPR RI H Dadang M Naser menyarankan agar pengelolaan MBG tidak berpusat di dapur umum, tapi melibatkan juga Pos Yandu atau kantin - kantin sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pekerjaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kang DN, panggilan akrab H Dadang M Naser kepada awak media selepas menggelar Reses di Aula Al - Karomah Jalan Raya Laswi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jumat (28/3/2025), siang.

Menurut Kang DN, proses pengelolaan MBG tidak akan efektif jika harus berpusat di dapur umum. Terlebih jika pada prosesnya harus meminta bantuan TNI atau Polri.

"Bantuan dari TNI Polri itu sifatnya sementara, mereka ini punya tugas pokok bukan tukang nganter - nganter makanan. Jadi tolong juga kepada pemerintah daerah perhatikan juga masalah ini," ujar Kang DN.

Mantan Bupati Bandung dua periode tersebut selanjutnya menyarankan, pada pengelolaannya MBG bisa melibatkan Pos Yandu atau kantin - kantin sekolah.

"Kalau harus dipusat di dapur umum ini ga akan efektif. Coba lah libatkan Pos Yandu atau kantin - kantin sekolah. Ga kebayang juga kan kalau harus di dapur umum. Berapa luas bangunannya dan setiap hari harus antar ribuan porsi ke jarak yang lumayan jauh," tambahnya.

Acara reses tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi Kang DN bersama para pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung di semua tingkatan dan para tokoh di Kecamatan Ciparay.

Saat reses berlangsung Kang DN lebih berfokus pada bidang yang ditanganinya di Komisi IV, yaitu untuk memastikan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat.

Dia pun meminta semua pihak tidak menjadikan episiensi anggaran sebagai alasan untuk tidak melaksanakan pembangunan.

Advertisement

"Coba perhatikan dampak dari perubahan lahan, banjir sekarang dimana - mana. Cobalah kembalikan ke posisi semula. Lahan pertanian kembalikan ke lahan pertanian jangan di rubah - rubah," katanya.

Editor : G Purwantie